Posted using ShareThis

Ketua KPU Dean Yealta dan Zamzai A Karim, menyampaikan Sosialisasi Pilpres 2009

Pada hari Kamis, 24 Juni 2009 yang lalu, sebuah LSM Diva Fortuna bekerjasama dengan Depdagri menyelenggarakan acara Sosialisasi Pilpres 2009 Yang Jurdil, saya berkesempatan menyampaikan pokok-pokok hasil pengamatan, yang disajikan dihadapan para peserta sosialisasi yang kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga. Berikut makalah singkat pembuka wacana yang saya sampaikan pada kesempatan tersebut:

Catatan Pengamatan

Ini adalah yang kedua kalinya rakyat Indonesia memilih langsung Presiden dan Wapresnya. Tahun 2004 pemilihan Presiden dilaksanakan langsung oleh rakyat dengan menghasilkan dua putaran. Putaran pertama diikuti oleh lima pasangan Capres dan Wapres, dan putaran kedua diikuti oleh hanya dua pasangan Capres dan Wapres. Sebagaimana kita ketahui, pasangan SBY-Kalla memimpin lima tahun terakhir dengan segala dinamika yang kita rasakan.

Tahun 2009 ini, Pilpres akan dilaksanakan pada 8 Juli nanti, dengan diikuti oleh tiga pasangan kontestan Capres, dua calon incumbent dan satu calon pemain lama. Pasangan SBY-Budiono jelas disebut incumbent, karena saat ini SBY masih menjabat sebagai Presiden RI yang memenangkan Pilpres langsung 2004. Demikian juga JK-Win disebut incumbent, karena JK juga masih menjabat sebagai Wapres bersama SBY yang telah memenangkan Pilpres langsung 2004. Sedangkan pasangan Mega-Prabowo, merupakan penantang/kompetitor, di mana pada 2004, pasangan Megawati-Hasyim Muzadi waktu itu dikalahkan oleh SBY-JK pada Pilpres putaran kedua.

Ada dua issu yang menarik perhatian pemilih ketika kampanye berlangsung hangat. Pertama, issu ideologi dan program pemenangan. Secara ideologis, ketiga pasangan memang hampir berbeda, tetapi dari segi program hampir mirip-mirip saja. Pasangan Mega-Prabowo yang mengusung ideologi Pro-Kerakyatan, tentu saja tersirat bahwa pasangan lain tidak Pro-Kerakyatan, dan terus-menerus mengkritik Pemerintahan yang berkuasa telah terjerat ke dalam ideologi ekonomi neo-liberalisme yang pro-pasar dan pro-Amerika (asing). Sekalipun pasangan JK-Wiranto tidak secara tegas menyebut ideologi ProRakyat atau Pro Pasar, tetapi menyebut ProKemandirian Bangsa. Ini suatu bentuk ideologi nasionalisme baru yang cukup menarik perhatian, apalagi dengan berbagai nestapa yang mendera bangsa akhir-akhir ini (mis: Manohara, Ambalat, TKW disiksa, pesawat prajurit yg jatuh, dll). Dan pasangan SBY-Budiono tidak terlihat jelas ideologinya karena sibuk menjawab kritik bahwa mereka benar-benar ProRakyat, bukan Neoliberalisme.

Kedua, issu teknis dan strategis. Dalam hal ini, ketiga pasangan memperlihatkan perbedaannya. Pasangan SBY-Budiono yakin akan memenangkan Pilpres dalam satu putaran, dengan memanfaatkan jaringan sosial masyarakat yang merasakan khawatir bila BLT dan bantuan-bantuan gratis kepada rakyat akan terhenti. Kalangan kelas menengah mengkritik bahwa strategi ini, telah menciptakan warga Indonesia yang manja dan tidak mandiri. Maka SBY-Budiono membawa slogan ”Mari Kita Lanjutkan”, yang menyiratkan kepada rakyat kecil untuk melanjutkan program-program tersebut.

Baik Mega-Prabowo maupun JK-Wiranto mengkritik strategi ”satu putaran”. Mereka menganggap sebagai arogan, dan produksi dari lembaga survei yang dibayar untuk merekayasa hasil Pilpres melalui konstruksi politik semacam itu. Nampak sekali dalam hal ini, SBY-Budiono seakan dikeroyok oleh dua pasangan lainnya. Mega-Prabowo yang terus menuduh pemerintah yang sedang berkuasa telah mengabaikan ekonomi kerakyatan dan menjadi ”antek” asing (dalam hal ini Amerika), memanfaatkan jaringan ”wong cilik” dan semangat Nasionalisme untuk menggugurkan anggapan ”satu putaran” tersebut, maka mereka mengusung slogan ”Pro Kerakyatan”.

Pasangan JK – Wiranto, sesungguhnya merupakan ”mantan teman seperjalanan” SBY yang tidak sabar terhadap cara kepemimpinan yang peragu, lambat membuat keputusan, dan mudah tunduk kepada intervensi asing. Memanfaatkan jaringan sosial dengan membuat merek sebagai ”Pasangan Nusantara”, karena merasa representasi daerah Jawa dan Luar Jawa, serta mengusung jargon ”Kemandirian Bangsa” dengan slogan ”Lebih Cepat Lebih Baik”.

Bagaimana Perilaku Pemilih: Rakyat

Secara umum, situasi politik sekarang ini sudah relatif stabil dan perekonomian relatif mulai membaik. Hal ini merubah harapan-harapan rakyat, yang tergambar pada Perilaku Memilihnya nanti.

Ketika rakyat apatis, terutama akibat perilaku para pemimpin yang mengecewakan, maka memilih akan jadi ajang ritualitas, bukan memilih pemimpin berkualitas. Rakyat menjadi sangat pragmatis, melihat setiap komoditas ada harganya, sehingga menganggap suara mereka sebagai komoditas yang bisa dijual belikan.

Ketika situasi politik dan ekonomi makin membaik, para pemimpin politik mulai menunjukkan kesadaran kerakyatannya, harapan-harapan rakyat dapat dibangkitkan kembali. Memilih, bagi mereka merupakan ajang untuk penyertaan mereka dalam menentukan dan memutuskan masa depan bangsa yang lebih panjang.

Karena itulah Pilpres kali ini tidak boleh gagal, dan harus cermat dilaksanakan. Ketidakcermatan dalam penyelenggaraan akan dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang tidak puas untuk mendelegitimasi hasil Pilpres kelak. Implikasinya terhadap kestabilan politik di masa depan sangat berbahaya.

Karena itu, kita berharap juga, rakyat semakin cerdas, dan tidak mudah tergiring kepada kubu-kubu politik pasca Pilpres. Sekalipun aspirasi politik berbeda, tetapi ketika keputusan nasional telah ditetapkan, maka semua komponen bangsa wajib untuk menghormati dan mematuhinya.

Sekian dan terimakasih…..

Drs. Zamzami A Karim, MA saat memaparkan refleksinya terhadap Pemilu Legislatif 2009 yang lalu.

Institute for Good Governance in Indonesia (INGGRID) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan tema Refleksi dan Harapan Atas Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009 di Hotel Laguna Tanjungpinang hari Sabtu tanggal 16 Mei 2009.

Adapun pembicara utama dalam diskusi ini adalah:
1. Drs. Juramadi Esram, M.Si., Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tanjungpinang yang juga hadir mewakil Walikota Tanjungpinang;
2. Drs. Zamzami A. Karim, M.A, Ketua STISIPOL Raja Ali Haji Tanjungpinang dan Ketua KAHMI Kepulauan Riau;
3. Drs. Edward Mandala, M.Si., Ketua Panwaslu Kepulauan Riau;
4. Ferry Manalu, S.Sos., Anggota Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau
5. Nirwansyah, SH., Advokat di Tanjungpinang
dan anggota AAI;
6. Suryadi, SH staff Panwaslu Kepulauan Riau

diskusi dipandu oleh Petrus M. Sitohang, Ketua INGGRID

INGGRID adalah lembaga non profit yang didirikan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran dan pengertian masyarakat Indonesia mengenai konsep-konsep, peraturan dan praktek mengenai tata pengelolaan kekuasaan yang baik;

2. Mendorong dan mempromosikan praktek-praktek tata pengelolaan kekuasaan yang baik di lembaga-lembaga publik maupun lembaga-lembaga yang mengelola sumberdaya publik atau negara di Indonesia.

(Foto: Johanes Sitohang)

FGD Refleksi Pasca Pemilu Legislatif 2009

Dengan sistem suara terbanyak versi fatwa MK, persaingan ke kursi legislatif sangat ketat. Parpol bukan hanya harus memenej persaingan dengan eksternal, tetapi juga mengelola konflik internal berkaitan dengan persaingan antar sesama calon internal partai. Apalagi sifat rekrutmen pragmatis yang terlanjur dilakukan oleh parpol, menyebabkan potensi konfik internal jauh lebih ekstensif. Bisa saja pemilih fanatik akan loncat pagar. Sebagaimana banyak kita jumpai calon yang hobinya loncat pagar dari satu parpol ke parpol yang lain dari pemilu ke pemilu.

Sebagai pemilih, kita perlu mengenal baik-baik calon yang akan diberi mandat, tentu saja berdasarkan rekam jejak alias track record sang figur. Jangan sampai negeri ini dikendalikan oleh orang-orang yang terbiasa menipu, memperjudikan nasib rakyat, suka berfoya-foya, dan tidak jelas pengabdiannya di dalam masyarakat.

Ibarat membeli pisang, teliti sebelum membeli. Bila semua pisang yang disodorkan ternyata busuk, maka pilihlah yang masih bisa diolah sehingga enak dimakan, misalnya dibuat kue jemput-jemput. Jangan sampai terpilih pisang busuk yang beracun. Kenali betul sang caleg dan parpolnya, bila perlu carilah informasi untuk itu. Jangan sampai asal contreng, kita juga yang akan rugi berkepanjangan. ***

Selalunya dibumbui pengenalan calon wakil rakyat dari masing-masing partai. Disertai juga alasan mengapa para pemilih harus mencontreng nama mereka pada surat suara 9 April nanti.

Beberapa orang yang saya temui kebanyakan belum memutuskan kepada siapa suara mereka akan diberikan. Padahal hampir 8 bulan poster-poster, baliho dan spanduk telah memenuhi ruang publik. Ada wajah teman-teman lama, tetangga sebelah rumah, saudara sepupu, orang yang pernah menolong kita, orang yang pernah ngutang kepada kita, ada orang yang tak asing di tempat ibadah, adapula yang tak asing di dunia hitam, bahkan ada mantan pacar, mantan pejabat, mantan tentara, mantan loper koran, mantan porter pelabuhan dan pssstt mungkin juga ada mantan koruptor. Beraneka ragam tipe dan profesi calon-calon yang kita kenal itu. Nah kepada siapa contrengan akan diberikan?

Hari-hari berikut ini akan semakin ramai dan gencar tema kampanye disebarluaskan. Nuansa narsis memang tak terelakkan. Wajah-wajah yang terpampang pada setiap poster, spanduk dan baliho ada yang dikenal dan sudah terkenal, banyak pula yang sama sekali wajah baru dalam kancah politik sehari-hari. Karena itu memuji diri sendiri alias narsis sebagai: Pembela Wong Cilik, Jujur dan Berani, Terbukti Amanah, Muda Kuat dan Bergairah, adalah sah dalam kampanye. Bahkan mobil pribadi, truk dan angkot turut berjasa sebagai media semangat ”narsis lima tahunan”.

Karena itu cermati baik-baik calon pilihan kita, dengan nurani yang tetap terjaga. Jangan dianggap narsis lima tahunan ini sebagai negatif, toh kata teman di Facebook: Narsis juga (sifat) manusia, bro. Toh, pemilih kita juga sudah semakin cerdas. ***

Kampus STISIPOL tu dan kami anggap macam perahu yang dah lama kami bawa mengarungi samudera luas, di dalamnya kami semua awak perahu telah bersama melalui susah dan senang, menghadapi hempasan gelombang, karena itu pula banyak mulut anak dan istri para awak perahu STISIPOL tu mendapat makan. Di dalam perahu itu pula, kami selalu rundingkan bersama macam mana agar pelayaran tetap menyenangkan, agar perahu tidak bocor, agar kesejahteraan dibagi secara adil. Budaya kerja organisasi telah kami bangun perlahan-lahan, sehingga semua orang merasakan bahwa perahu ini adalah milik mereka sendiri.

Bila ada orang datang nak menumpang, kami terima dengan senang hati, kami sambut dengan tangan terbuka.  Tetapi bila tamu yang menumpang tu mulai tak tau diri, memecah belah kami, membuat aturan tanpa persetujuan kami dan bahkan mulai nak mencampakkan kami ke laut,  eh eh tak boleh jadi, tak boleh dibiarkan begitu saja, dan tentu saja kami harus melawan.

Ini dah soal marwah…, bila kami berteriak, bukan kami minta diberi simpati, atau minta dibelas kasihani, apa lagi merengek nak jadi pegawai negeri.  Kami hanya berjuang mempertahankan hak-hak kami atas perahu miliki kami yang nak dirampas. Jadi,  harap ini semua dimaklumi.

Bahkan, menjelang naiknya status Umrah dari swasta ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) para dosen dan karyawan tetap Stisipol hanya menerima janji liasan akan jadi PNS setelah gabung dengan Umrah. Saat itu, kalangan dosen dan karyawan tetap Stisipol itu masih menunggu janji secara tertulis soal nasib mereka apakah jadi PNS setelah gabung dengan Umrah atau Tidak. Kalau jadi PNS, kriterianya dan siapa saja orangnya, mereka pun tak tahu. Itulah hasil dari rapat yang digelar dosen dankaryawan tetap Stisipol, Salasa (3/3) lalu. Intinya mereka minta kejelasan status setelah Umrah jadi PTN.

Dalam rapat itu. dinyatakan juga kesiapan untuk kembali berdiri sendiri dan lepas dari Umrah jika kejelasan itu tidak juga ada. Tapi mereka semua tetap mendukung penuh terbentuknya PTN di Kepri.
Dalam poin ke-13 hasil rapat dinyatakan bahwa, mereka (dosen dan karyawan tetap) minta pengelolaan Stisipol Raja Haji dikembalikan kepada Keputusan Mendikbud RI No 133/D/O/1999 tanggal 22 Juli 1999 dan surat Dirjen Dikti No 1095/D/T/2006, No 1096/D/T/2006 dan No 1097/D/T/2006. Serta, mengharapkan Mendiknas mencabut kembali surat No 08/D/O/2008 tanggal 14 Januari 2008 dalam waktu yang tidak terlalu lama.

”Kami mendukung terbentuknya PTN, tapi juga kami ingin kejelasan status karyawan di Stisipol secara tertulis. Sampai sekarang itu yang tak ada. Kami ingin kejelasan ini ada sebelum Umrah menjadi negeri. Jika tidak, kami ingin pengelolaan Stisipol kembali seperti sebelumnya (di bawah Yayasan Raja Haji fi Sabilillah, red),” kata dosen tetap di Stisipol, Suhardi Mukhlis, Jumat (6/3).

Menanggapi kerisauan dan tuntutan dosen dan karyawan tetap Stisipol itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepri Arifin Nasir menyatakan dukungannya dan menilai itu sebuah keinginan yang wajar. Sebab, di samping operasional Umrah dari APBD Kepri juga pengabdian mereka selama ini memang sudah terbukti, sehingga patut untuk didulukan.

”Kita memang harus mengutamakan rekan-rekan kita yang sudah mengabdi dengan tetap mengacu pada aturan yang ada. Masalah ini juga perlu segera didialogkan dengan pihak yang terkait,” tegas Arifin Nasir.

”Semuenya akan kite perjuangkan masuk jadi bagian universitas negeri,” jawab Suhajar, Ketua Yayasan Pendidikan Kepri. (git)

Zamzami yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kota Tanjungpinang mengatakan, pemimpin daerah berstatus sebagai pejabat publik yang dipilih berdasarkan pemilihan kepala daerah.

”Setelah menjadi pejabat publik seharusnya tidak berpolitik. Tapi realitanya masih banyak pejabat publik yang berpolitik, bahkan memegang jabatan sebagai ketua partai politik,” katanya.

Menurut dia, pejabat publik akan kesulitan melepaskan kepentingan politik jika masih menjabat sebagai pemimpin partai. ”Sulit untuk memisahkan antara kepentingan pemerintahan dengan kepentingan partai politik,” katanya. Menjelang pelaksanaan Pemilu 2009, dikhawatirkan fasilitas negara digunakan untuk kegiatan politik seperti sosialisasi dan kampanye.

Selain itu, dikhawatirkan juga pegawai negeri sipil dipengaruhi untuk memilih salah satu partai, atau mungkin pegawai tersebut merasa takut jika tidak memilih partai yang dipimpin kepada daerah pada Pemilu 2009. ”Potensi yang menyebabkan pelanggaran tersebut dapat saja terjadi jika pejabat publik tidak mampu memisahkan antara kepentingan pemerintahan dengan kepentingan partai yang dipimpinnya,” ujarnya.

Dia berpendapat, pejabat publik yang juga memimpin partai politik tertentu berpotensi menciptakan birokrasi pemerintahan yang terkotak-kotak. (ant)

bang Embi:
Assalamualaikum wbt

Apekabar adinde…..Semoga adinde sekeluarga selalu diberkahi umur, Rezki, dan kesehatan yang prima. Supaya negeri ini aman merdeka, sejahtera, orang macam Prof Firdaus ,Zam zami, hrs lebih banyak di negeri ini.
Jelas peningkatan profesionalisme guru di tingkat kabupaten atau kota sering tidak menyentuh kebutuhan guru yang ada disana. Guru masih dilihat dari kaca mata birokrasi, bukan akademisi.

Guru perlu mendapat informasi tentang ilmu dan teknologi pendidikan. Namun, itu tidak dipenuhi sehingga semakin lama bekerja, guru semakin ketinggalan informasi. Ini persoalan klasik di Indonesia,”

Begitulah kate Ketua PGRI Pusat Dr. Sulistyo,M.Pd
Dan salah satu kabupaten kota itu masih banyak terdapat dinegeri segantang lade kita ini…..termasuklah lingga.
Ape pendapat adinde tentang hal itu?
wassalam

Embi Asmara alias Pawana

Saya coba menjawab:

Wa’alaikumusalam,
Terimakasih kanda sudi berkunjung ke alamat maya saya ini, dan salam kenal. Saya setuju dengan pendapat kekande itu, tetapi yang perlu bukan tukang dorong aje seperti Prof Firdaus, tetapi penerobos atau guru-guru yang siap merevolusi mind set mereka keluar dari kotak yang ada. Kita dah terlalu banyak tukang kritik, dan dah banyak pula orang kene kritik, tetapi tak juga persoalan inti terpecahkan. Saya rasa, saatnya bagi kita menghimpun tukang terobos, yang berani menerobos jalan pikiran lama. Yaitu juga orang-orang yang bekerja keras, bertindak, mewujudkan imajinasi menjadi kenyataan, menjadi terobosan dan menjadi barang baru yang berguna untuk kehidupan manusia.
Saya pernah baca disebuah buku yang ditulis oleh orang Barat, Daniel Bell dalam bukunya The Future of Technology, dia mengatakan sangat banyak orang mampu berimajinasi, tetapi hanya yang mampu mewujudkan imajinasinya menjadi barang nyatalah yang biasanya lebih maju.
Orang-orang Melayu dah lama bermimpi dan berimajinasi macam mane nak mencapai rembulan, pepatah mengatakan “Bak Pungguk Merindukan Bulan”, tetapi orang-orang Barat macam Neil Amstrong dan Yuri Gagarin lebih maju karena mereka bukan hanya merindu-rindu, tetapi bahkan dah menjejakkan kaki di bulan tu dulu lagi tahun 60-an.
Guru-guru macam kita perlu menularkan semangat berfikir positif, memandang masa depan dengan optimisme, mengajak berbuat sesuatu setelah matang dipikirkan, kepada para peserta didik kita.  Agar peserta didik kita juga punya harapan cerah memandang masa depan.  Karena kita tak bisa berharap orang lain melakukannya, biarlah kita mulai dari ceruk-ceruk kampong dengan segala kekurangan dan keterbatasan, dan boleh jadi itulah sumber kekuatan kita yang tak dimanja oleh fasilitas.  Orang-orang tua kita dulu menjadi hebat, bukan karena fasilitas negara yang melimpah (eh em… sekarang gaji guru kusmangat besar way…!), tetapi mereka berjuang keras di atas penderitaan, dan kekurangan fasilitas, dan hebatnya jadilah orang-orang macam kita-kita ini.  Saya jadi teringat kisah Lasykar Pelangi karya Andre Hirata.

Entah iye ntah tidak, tapi saya sedang mencoba… eh…em.

Begitulah agaknya tanggapan saye bang, selamat berjuang.

Salam dari kampus gersang STISIPOL Raja Haji/Fisip Umrah.

No. 5938/D4/C/2008 atas nama Drs. Zamzami A Karim, MA (Lektor 300/Penata Tk I/III/d)

No. 5942/D4/C/2008 atas nama Neng Suryanti Nengsih, S.Sos, M.Si (Lektor 300/Penata Tk I/III/d)

No. 5943/D4/C/2008 atas nama Dewi Haryanti, SH (Lektor 300/Penata Tk I/III/d)

No. 5962/D4/C/2008 atas nama Diah Siti Utari, SE, M.Si (Lektor 200/Penata/III/c)

No. 5968/D4/C/2008 atas nama Drs. Edwar Mandala, M.Si (Lektor 300/Penata Tk I/III/d)

No. 5969/D4/C/2008 atas nama Edy Akhyary, S.Sos, M.Si (Lektor 300/Penata Tk I/III/d)

No. 5970/D4/C/2008 atas nama Rumzi Samin, S.Sos, M.Si (Lektor 300/Penata Tk I/III/d)

Sebelumnya pangkat Lektor juga telah diraih oleh Dra. Nurbaiti US, M.Si (Lektor 300/Penata Tk I/III/d), dan Lektor Kepala untuk Drs. Suhardi Mukhlis, M.Si (Lektor Kepala 400/Pembina/IV/a), serta pangkat Asisten Ahli untuk dosen-dosen muda seperti Endri Sanopaka, S.Sos (Penata Muda), dan Desmayeti Arfa (Penata Muda).

Sehingga setelah hampir 10 tahun Fisip (yang semula STISIPOL Raja Haji) telah memiliki dosen dengan jenjang pendidikan rata-rata S-2 dan memiliki kepangkatan fungsional yang menjadi syarat utama sebagai DOSEN.

Dengan demikian, FISIPOL Umrah telah memiliki kelengkapan personalia tenaga pengajar yang memenuhi syarat pengembangan dan untuk memperoleh akreditasi dari BAN PT. Proses akreditasi sedang terus diupayakann oleh institusi maupun masing-masing Prodi. Diharapkan pada tahun 2009, semua program studi di Fisip Umrah telah dapat di Akreditasi.

Untuk itu, diucapkan selamat. Semoga semakin jaya dan terus berkomitmen dalam pengembangan akademik di kampus tercinta ini. Terimakasih juga buat pak Suhardi Mukhlis yang telah menjadi “booster” dan motivator bagi para dosen dalam rangka pengembangan karir dan mendorong komitmen bersama secara kompak bagi seluruh dosen dan karyawan di kampus STISIPOL, demikian juga terimakasih atas dukungan dan dorongan dari para mahasiswa dan alumni yang terus-menerus memberi inspirasi bagi kami untuk berkarya dan melayani dengan semakin baik.

Jangan pula mentang-mentang dah Lektor makin malas ngajar way… he..he.. Jangan marah ye..!