Pada hari Kamis, 24 Juni 2009 yang lalu, sebuah LSM Diva Fortuna bekerjasama dengan Depdagri menyelenggarakan acara Sosialisasi Pilpres 2009 Yang Jurdil, saya berkesempatan menyampaikan pokok-pokok hasil pengamatan, yang disajikan dihadapan para peserta sosialisasi yang kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga. Berikut makalah singkat pembuka wacana yang saya sampaikan pada kesempatan tersebut:
Catatan Pengamatan
Ini adalah yang kedua kalinya rakyat Indonesia memilih langsung Presiden dan Wapresnya. Tahun 2004 pemilihan Presiden dilaksanakan langsung oleh rakyat dengan menghasilkan dua putaran. Putaran pertama diikuti oleh lima pasangan Capres dan Wapres, dan putaran kedua diikuti oleh hanya dua pasangan Capres dan Wapres. Sebagaimana kita ketahui, pasangan SBY-Kalla memimpin lima tahun terakhir dengan segala dinamika yang kita rasakan.
Tahun 2009 ini, Pilpres akan dilaksanakan pada 8 Juli nanti, dengan diikuti oleh tiga pasangan kontestan Capres, dua calon incumbent dan satu calon pemain lama. Pasangan SBY-Budiono jelas disebut incumbent, karena saat ini SBY masih menjabat sebagai Presiden RI yang memenangkan Pilpres langsung 2004. Demikian juga JK-Win disebut incumbent, karena JK juga masih menjabat sebagai Wapres bersama SBY yang telah memenangkan Pilpres langsung 2004. Sedangkan pasangan Mega-Prabowo, merupakan penantang/kompetitor, di mana pada 2004, pasangan Megawati-Hasyim Muzadi waktu itu dikalahkan oleh SBY-JK pada Pilpres putaran kedua.
Ada dua issu yang menarik perhatian pemilih ketika kampanye berlangsung hangat. Pertama, issu ideologi dan program pemenangan. Secara ideologis, ketiga pasangan memang hampir berbeda, tetapi dari segi program hampir mirip-mirip saja. Pasangan Mega-Prabowo yang mengusung ideologi Pro-Kerakyatan, tentu saja tersirat bahwa pasangan lain tidak Pro-Kerakyatan, dan terus-menerus mengkritik Pemerintahan yang berkuasa telah terjerat ke dalam ideologi ekonomi neo-liberalisme yang pro-pasar dan pro-Amerika (asing). Sekalipun pasangan JK-Wiranto tidak secara tegas menyebut ideologi ProRakyat atau Pro Pasar, tetapi menyebut ProKemandirian Bangsa. Ini suatu bentuk ideologi nasionalisme baru yang cukup menarik perhatian, apalagi dengan berbagai nestapa yang mendera bangsa akhir-akhir ini (mis: Manohara, Ambalat, TKW disiksa, pesawat prajurit yg jatuh, dll). Dan pasangan SBY-Budiono tidak terlihat jelas ideologinya karena sibuk menjawab kritik bahwa mereka benar-benar ProRakyat, bukan Neoliberalisme.
Kedua, issu teknis dan strategis. Dalam hal ini, ketiga pasangan memperlihatkan perbedaannya. Pasangan SBY-Budiono yakin akan memenangkan Pilpres dalam satu putaran, dengan memanfaatkan jaringan sosial masyarakat yang merasakan khawatir bila BLT dan bantuan-bantuan gratis kepada rakyat akan terhenti. Kalangan kelas menengah mengkritik bahwa strategi ini, telah menciptakan warga Indonesia yang manja dan tidak mandiri. Maka SBY-Budiono membawa slogan ”Mari Kita Lanjutkan”, yang menyiratkan kepada rakyat kecil untuk melanjutkan program-program tersebut.
Baik Mega-Prabowo maupun JK-Wiranto mengkritik strategi ”satu putaran”. Mereka menganggap sebagai arogan, dan produksi dari lembaga survei yang dibayar untuk merekayasa hasil Pilpres melalui konstruksi politik semacam itu. Nampak sekali dalam hal ini, SBY-Budiono seakan dikeroyok oleh dua pasangan lainnya. Mega-Prabowo yang terus menuduh pemerintah yang sedang berkuasa telah mengabaikan ekonomi kerakyatan dan menjadi ”antek” asing (dalam hal ini Amerika), memanfaatkan jaringan ”wong cilik” dan semangat Nasionalisme untuk menggugurkan anggapan ”satu putaran” tersebut, maka mereka mengusung slogan ”Pro Kerakyatan”.
Pasangan JK – Wiranto, sesungguhnya merupakan ”mantan teman seperjalanan” SBY yang tidak sabar terhadap cara kepemimpinan yang peragu, lambat membuat keputusan, dan mudah tunduk kepada intervensi asing. Memanfaatkan jaringan sosial dengan membuat merek sebagai ”Pasangan Nusantara”, karena merasa representasi daerah Jawa dan Luar Jawa, serta mengusung jargon ”Kemandirian Bangsa” dengan slogan ”Lebih Cepat Lebih Baik”.
Bagaimana Perilaku Pemilih: Rakyat
Secara umum, situasi politik sekarang ini sudah relatif stabil dan perekonomian relatif mulai membaik. Hal ini merubah harapan-harapan rakyat, yang tergambar pada Perilaku Memilihnya nanti.
Ketika rakyat apatis, terutama akibat perilaku para pemimpin yang mengecewakan, maka memilih akan jadi ajang ritualitas, bukan memilih pemimpin berkualitas. Rakyat menjadi sangat pragmatis, melihat setiap komoditas ada harganya, sehingga menganggap suara mereka sebagai komoditas yang bisa dijual belikan.
Ketika situasi politik dan ekonomi makin membaik, para pemimpin politik mulai menunjukkan kesadaran kerakyatannya, harapan-harapan rakyat dapat dibangkitkan kembali. Memilih, bagi mereka merupakan ajang untuk penyertaan mereka dalam menentukan dan memutuskan masa depan bangsa yang lebih panjang.
Karena itulah Pilpres kali ini tidak boleh gagal, dan harus cermat dilaksanakan. Ketidakcermatan dalam penyelenggaraan akan dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang tidak puas untuk mendelegitimasi hasil Pilpres kelak. Implikasinya terhadap kestabilan politik di masa depan sangat berbahaya.
Karena itu, kita berharap juga, rakyat semakin cerdas, dan tidak mudah tergiring kepada kubu-kubu politik pasca Pilpres. Sekalipun aspirasi politik berbeda, tetapi ketika keputusan nasional telah ditetapkan, maka semua komponen bangsa wajib untuk menghormati dan mematuhinya.
Sekian dan terimakasih…..
