Batam-RoL– Kabinet pelangi (terdiri atas orang dari beberapa partai), tidak dikenal dalam sistem pemerintahan demokrasi parlementer Malaysia, sehingga kabinet Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi tetap hanya diisi unsur-unsur dari Barisan Nasional (BN).Sistem di Malaysia tegas memisahkan peran partai yang berkuasa dengan partai oposisi, kata cendekiawan politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Zamzami A Karim MA di Tanjungpinang, menanggapi pelantikan Abdullah Ahmad Badawi sebagai PM Malaysia periode II, Senin.
Hal itu, katanya, berbeda dengan sistem di Indonesia yang memungkinkan pembentukan kabinet pelangi sehingga selain merapuhkan eksekutif juga mengakibatkan ketidakjelasan antara partai berkuasa dengan yang seharusnya berperan sebagai oposan.
Pada pemilihan umum 8 Maret 2008, untuk pertama kali sejak 40 tahun menjadi partai yang berkuasa, BN gagal memperoleh dukungan suara mayoritas mutlak atau sedikitnya 148 kursi dari 222 kursi parlemen.
BN hanya mendapatkan 140 kursi, sedang tiga partai politik oposisi (di Malaysia diistilahkan pembangkang) menunjukkan perolehan kemajuan dengan total 82 kursi setelah pada pemilu 2004 hanya mendapat 19 kursi.
“Kekalahan” dalam pemilu 2008, kata Zamzami, pada sisi lain merupakan pemicu bagi PM Abdullah Badawi untuk memperbaiki kinerja birokrasi/kabinetnya antara lain dengan mengelola berbagai masukan dari partai oposisi.
Oposisi di Malaysia akan tampil lebih dinamis dan kemenangan mereka, tak lepas dari peran Abdullah yang dalam periode kepemimpinannya membuka kran kebebasan bagi oposisi untuk berkembang, menurut Zamzami yang juga Dekan Fisip dan Pembantu Rektor I UMRAH.
Di periode II, PM Abdullah selain perlu membersihkan birokrasinya dari korupsi, mengggerakkan perekonomian setelah stagnan, juga perlu mengantisipasi Anwar Ibrahim yang mungkin akan berjuang bagi penghapusan undang-undang yang membatasi dirinya terjun ke dunia politik.
Mengenai hubungan pemerintahan Malaysia hasil pemilu 2008 dengan Indonesia, Zamzami berpendapat, tidak akan ada perkembangan signifikan dan akan tetap diwarnai percekcokan sebagai mana biasa terjadi dalam kehidupan bertetangga dekat.
Bagi Pemerintah Indonesia, katanya, peningkatan kemakmuran tetap merupakan cara untuk memperbaiki pola hubungan dengan Malaysia yang lebih maju secara ekonomi dan karenanya selama ini bagi Indonesia terkesan arogan.
Perbedaan tingkat kesejahteraan kedua negara dapat dilihat dari nilai tukar rupiah terhadap ringgit yang mendekati Rp 3.000 untuk satu ringgit Malaysia (RM).
Kecenderungan itu perlu diatasi di dalam negeri Indonesia sendiri, setelah pada lima tahun lalu pun 1 RM sudah sama dengan Rp2.250, dua tahun silam 1 RM naik menjadi Rp 2.500, dan sekarang sudah Rp 2.880 per 1 RM. antara/mim
resource http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=326469&kat_id=23
Pak Zamzami, sebaiknya tampilan blognya diperbaiki. Sungguh sayang posting Bapak yang menarik di halaman ini kebanyakkan terpotong, sehingga sulit di baca. Semoga cepat diperbaiki.
assalamuallaikum….
wew…tak disangka rupanya bapak yang satu ini memiliki opini dan pandangan politik yang bisa dikatakan “menarik untuk disimak”..ya juga si pak, Indonesia yang sudah lama “merdeka” ini masih menggunakan sistem kabinet pelangi yang me-mixed hampir semua partai yang mengakibatkan ketidak jelasan peran tiap partai, dari presiden, wapres hingga para menteri berasal dari partai politik yang berbeda, yang tentunya mengedapankan ke-entingan partai mereka dulu (biasanya)…apakah bisa Indonesia tidak memakai sistem kabinet pelangi, yang bagi saya kurang effeisien karena kabinet seperti itu mengandung potensi konflik. Bahkan, ketidaksetiaan terhadap presiden bisa terjadi manakala para menteri yang duduk di kabinet lebih mengedepankan kepentingan partai daripada kepentingan masyarakat, sehingga loyalitas kepada presiden bisa terkikis. kan sistem pemerintahan kita adalah presidentil yang dimana presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri, jadi dengan kata lain para menteri harus bersikap loyal dunk pak dengan presiden…lagian apa bila terjadinya konflik didalam kabinet, maka “kite-kite” ni lah yang kena imbas, pelayanan yang merupakan tugas para pejabat tinggi tu kan berkurang bahkan diabaikan…emmm..sampai kapan ya pak bencana politik ini berlangsung di Indonesia ini…apakah bapa ada opini atau usulan pada hal ini….terima kasih atas kesempatan yang bapak berikan kepada saya untuk memberi tempat bagi saya berbicara disini…wassalam